JPPR, Cimahi - Selama masa pra-Pilwalkot Cimahi, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai kinerja Panwaslu Cimahi mandul. Pasalnya, tak ada gebrakan yang dilakukan Panwaslu menindak sejumlah pelanggaran sebagai temuan JPPR.
"Dari sembilan poin temuan kita, JPPR menilai pelaksanaan pra-Pilwalkot Cimahi ini kurang efektif. Terlebih, kita mempertanyakan kinerja Panwaslu yang lemah melakukan sistem pengawasan," kata Koordinator JPPR Kota Cimahi, Faisal Rifa'i, Senin (23/7/2012).
Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan, pihaknya mendapatkan sejumlah temuan yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemilukada.
Salah satu pelanggaran itu adalah adanya gambar pasangan calon pada masa sebelum penetapan calon dan masa sebelum jadwal kampanye yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang seperti sekolah dan tempat ibadah.
Selain itu, dia pun mempertanyakan ketiadaan anggota Panwaslu yang stand by di kantor. Faisal mengatakan, itu ditemuinya sendiri saat JPPR mendatangi sekretariat Panwaslu Cimahi di Jalan Encep Kartawirya. Saat itu, kondisinya sepi dan kosong melompong.
"Itu ironis dengan dana anggaran yang dikucurkan untuk Panwaslu. Jumlahnya mencapai Rp1,6 miliar. Mereka seharusnya ada sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik," tegasnya.[ang]
Sumber: Inilah dot Com, 23 Juli 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)