JPPR : Politik Uang Kerap Tak Terungkap Karena Kurang Bukti

JPPR, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) melihat masalah klasik dalam Pilkada DKI masih saja terjadi. Masalah tersebut adalah belum adanya pemahaman bersama antara Panwaslu dengan pihak kepolisian.

"Sejak dulu berkutat di barang bukti. Pelanggaran pemilu tidak tuntas karena dirasa kurang bukti," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat ( JPPR), Yus Fitriadi, di Kantor Panwaslu DKI, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Padahal, kata Yus, masyarakat sangat berharap kepada Panwaslu untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada dilapangan terkait pelanggaran Pilkada.

"Dan dari pihak yang berkompeten menyatakan paling utama adalah kurang bukti," ujar Yus.

Ia mencontohkan kasus politik uang yang berhembus kencang di masyarakat. Namun hingga kini belum pernah terbukti.

"Tidak pernah ada politik uang di Pilkada, soalnya sampai sekarang tidak pernah terbukti," katanya.

Selain itu, pelanggaran yang juga terlihat, kata Yus, adalah kampanye terselubung dan kampanye hitam.

"Perlu kita usut biar ada kepastian," pungkasnya.

Sumber: Tribun News, 25 Juli 2012

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)