JPPR, JAKARTA- Jaringan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR) setidaknya menemukan 10 isu suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) yang menyerang pasangan Foke dan Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta. Memasuki putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubenur ini, isu SARA makin memanas di antara kedua kandidat cagub dan cawagub.
"Temuan berupa selebaran dan pesan melalui pesan pendek telepon seluler dan Blackberry Messenger," ujar manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin, dalam evaluasi Pilgub DKI di kantor Panwaslu DKI, Jl Suryopranoto, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2012).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah; koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Suara untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi; Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini; dan Peneliti ICW, Abdullah Dahlan.
Koordinator Nasional JPPR Yus Fitriadi, menyatakan, pihaknya sudah melihat potensi SARA ini sejak awal sebelum putaran kedua dimulai. "Kami tidak tahu yang melakukan kandidat yang mana, tetapi kami akan antisipasi isu SARA ini memasuki putaran kedua Pilgub DKI," ungkap Yus.
Atas temuan itu, pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk menelusuri sumber kampanye kotor ini. Siapa sebenarnya yang bermain dengan menggunakan isu murahan ini. "Misalnya bisa kami jerat dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," kata Yus.
Sementara itu, dua partai politik pendukung pasangan Alex Nurdin-Nono Sampono dalam putaran pertama pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, PPP dan PDS ternyata memiliki perbedaan pandangan terhadap calon yang akan didukung pada putaran kedua September mendatang.
Sekjen DPP PPP, Romahurmuzziy mengungkapkan, meskipun sikap resmi partai akan diputuskan pada 2 Agustus mendatang, namun ada kecenderungan di internal PPP untuk merapat dan mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.
''Jika membaca keinginan konstituen, sepertinya lebih dekat ke pasangan Fauzi-Nachrowi. Tapi masih ada kemungkinan juga kita merapat ke Jokowi dengan pertimbangan-pertimbangan taktis,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta , kemarin.
Bebas Memilih
Adapun Ketua Umum DPP PDS, Denny Tewu memastikan, partainya akan abstain dalam putaran kedua Pilkada DKI sesuai dengan keputusan rapat antara DPP dengan DPW DKI, yakni partai tidak akan memberi arahan untuk mendukung salah satu calon apakah pasangan Foke-Nara atau Jokowi-Ahok. ''Di putaran kedua, konstituen memiliki kebebasan memilih calon sesuai pilihannya. Partai tidak lagi memberi arahan,'' imbuhnya.
Sementara itu, Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq menyatakan, meskipun belum menentukan dukungan, namun siapapun pasangan yang akan didukung PKS pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta harus ikut memperjuangkan agenda yang diusung calon dari PKS, Hidayat Nur Wahid. ''Pasangan mana yang bisa menerimanya, akan kami dukung. Yang tidak bisa menerima berarti kami tidak bisa dukung,'' tukasnya.(J22)
Sumber: Suara Merdeka Cetak, 26 Juli 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)