JPPR, Jakarta- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendaftar sebagai Lembaga Pemantau ke Komisi Pemilihan Umum yang akan memantau di 329 Kab/Kota di 33 Provinsi seluruh Indonesia dengan 200 relawan pemantau di setiap provinsi.
"Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat merupakan jaringan 38 lembaga yang terdiri dari organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan dan Radio," menurut rilis pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Koordinator Nasional JPPR Yusfitriadi mengatakan pembukaan yang sejak awal ini dimanfaatkan JPPR sedini mungkin untuk melakukan pemantauan terhadap proses dan tahapan Pemilu 2014.
"Pemantauan juga dimaksudkan wujud dari rasa kepemilikan masyarakat dengan berbagai keterlibatannya sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri," ujar Yusfitriadi dalam rilis persnya.
Menurut dia, verifikasi partai politik adalah tahapan awal Pemilu 2014 yang sangat krusial. Aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi di lapangan.
"Terutama dalam hal pelaksanaan penelitian faktual terhadap kepengurusan Partai Politik sampai tingkat kecamatan, keterwakilan 30 persen dalam kepengurusan, dan dan keanggotaan Parpol di tingkat kabupaten/kota," kata dia.
Ia menjelaskan tahapan verifikasi partai politik merupakan momentum konsolidasi internal partai politik agar terdapat komunikasi intensif-organisatoris antar pengurus dan anggotanya untuk merumuskan program, kebijakan partai, dan mengkomunikasikannya ke masyarakat secara lebih luas.
"Banyaknya titik rawan dalam verifikasi misalnya ketidakpatuhan partai politik dalam penyerahan kelengkapan dokumen administrasi, potensi konspirasi antara partai politik dengan penyelenggara, dualisme kepemimpinan, dan kurangnya keterwakilan perempuan dalam komposisi kepengurusan," berdasarkan rilis persnya.
(sdp-45)
Editor: Aditia Maruli
Sumber: www.antaranews.com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)