JPPR, JAKARTA- Pemilih Jakarta masih mengedepankan popularitas, personal calon dan pencitraan sebagai preferensi dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Belum sepenuhnya berdasarkan visi-misi calon.
Agar tidak terulang saat putaran kedua nanti, KPU Provinsi DKI diharapkan dapat menggunakan media apa saja untuk lebih menajamkan tingkat pengetahuan pemilih dan apa yang bisa disumbangkan oleh masyarakat sipil dalam berpartisipasi.
Itu merupakan hasil audiensi Jaringan Pemantau dan Pendidikan Pemilih (JPPR), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), PBHI ( Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) dan IBC (Indonesia Budget Center) dengan KPU Provinsi DKI Jakarta, Jumat malam (10/8/2012).
"Audiensi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil-hasil pemantauan dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh koalisi tersebut dari pengalaman putaran pertama," ujar Masykurudin Hafidz, manager pemantauan JPPR, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (11/8/2012).
Dikatakannya, komunikasi semacam ini juga dimaksudkan untuk mapping (pemetaan) daerah-daerah yang tingkat partisipasinya rendah sehingga masyarakat sipil juga bisa lebih mengarahkan kemana dan daerah mana saja yang akan disasar.
"Putaran kedua dengan hanya dua pasangan calon semestinya lebih mudah untuk memberikan ruang yang agak luas untuk mengenal kembali pasangan calon beserta visi, misi dan program yang dicanangkan lima tahun kedepan," tambah Masykurudin.
Sehingga, lanjutnya, tidak ada lagi yang memanfaatkan isu murahan seperti SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan.
Sumber: Tribun News, 11 Agustus 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
.png)