JPPR, JAKARTA - Keterbukaan Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta mendapatkan apresiasi positif dari Komisi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR).
Namun, dalam acara evaluasi Panwaslu tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diadakan di Kantor Panwas DKI, Ketua JPPR Yusfitriadi mengungkapkan pihaknya memiliki persepsi yang kaku atas apa yang dilakukan panwas.
"Panwas tak lebih dari tukang pos saja, padahal spirit panwas adalah mengawal pemilu sampai tuntas, walau memang UU sangat kaku pada Panwaslu," ungkapnya, Rabu (25/7/2012).
Lebih lanjut Yusfitriadi mengungkapkan, banyaknya temuan Panwas DKI soal pelanggaran, tidak berujung pada eksekusi karena kurang bukti, "sehingga pelanggaran tidak pernah jadi pelanggaran," sambungnya.
Bahkan dirinya mengungkapkan bahwa politik uang itu tidak pernah ada. "Enggak pernah ada money politic, karena sampai sekarang belum terbukti, padahal kita lihat banyak sekali di lapangan," ujarnya.
Terkait hal itu, dirinya berharap adanya satu pemahaman dari pihak panwas maupun polisi dan KPU. "Agar saat ditemukan pelanggaran itu bisa di eksekusi," kata Yusfitriadi.
(lam)
Sumber: Okezone, 25Juli 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)