JPPR, Jakarta: MANAGER Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafiz menyatakan keprihatinannya atas munculnya isu SARA dalam proses Pilkada DKI Jakarta. Dia menyebut, SARA adalah isu murahan.
“SARA adalah isu murahan dan tidak mendidik,” ujarn Masykurudin ditemui di Kantor Panwaslu DKI Jakarta, Rabu (25/07).
Dia mendesak kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa yang menyebarkan isu SARA sebagai kampanye hitam dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta.
"Panwas harus segera menelusuri dan mempidanakan ini. Misalnya, dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," imbuhnya.
Untuk menghadapi kasus ini, lanjutnya, Panwaslu DKI Jakarta harus bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang ada di Jakarta, sebagai langkah pencegahan meluasnya kampanye hitam dengan menggunakan isu SARA.
“ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta juga harus dilibatkan untuk memberikan informasi yang benar kepada seluruh umat beragama di Jakarta, sehingga tidak merusak suasana keagamaan di Jakarta,” paparnya.
Untuk mempermudah pelaporan masyarakat terhadap adanya isu murahan ini, pihaknya mendesak Panwaslu DKI Jakarta membuat call center untuk masyarakat pemilih Jakarta. “Ini supaya secara real time masyarakat bisa melaporkan adanya kampanye bernuansa SARA," tandasnya. [fer/1]
Sumber: Indonesia Raya News
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)