JPPR, Jakarta- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta agar lebih aktif mensosialisasikan pendaftaran bagi pemilih yang tidak masuk dalam DPT yang digelar pada 25-29 Juli.
"KPU harusnya melakukan sosialisasi besar-besaran dan masif untuk waktu lima hari itu," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sosialisasi itu harus dilakukan karena masyarakat Jakarta memiliki karakter yang sering kali abai dengan masalah administratif, apalagi masyarakat diminta untuk datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahannya masing-masing.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Manajaer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, bahwa sosialisasi harus dimaksimalkan. Ia mengatakan syarat yang diberikan KPU agar masyarakat bisa terdaftar dalam DPT, terlalu banyak.
"Masyarakat harus membawa Kartu Keluarga dan surat keterangan dari RT RW lalu menyerahkan ke PPS, dengan adanya waktu yang hanya lima hari, itu tidak mungkin," kata Masykurudin.
Dia juga menyangsikan bahwa hasil DPT di putaran kedua nanti akan maksimal dan lebih baik dari putaran pertama.
Untuk itu, Masykurudin menyarankan pada KPU DKI agar tidak semata-mata bergantung pada keaktifan masyarakat.
"Harusnya keaktifannya ada di PPS, karena pada pencoblosan 11 Juli mereka mengetahui siapa saja yang tidak terdaftar di DPT," kata Masykurudin.
(lod)
Editor: Heppy
Sumber: Antara News, 25 Juli 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)