JPPR--Lemahnya penanganan isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta, merupakan penyebab utama makin tinggi dan bervariasinya penggunaan SARA, dengan kasus terakhir video di situs Youtube, terkait etnis Cina dan peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Hal tersebut dikatakan oleh Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dalam siaran pers-nya, di Jakarta, Jumat (24/8).
"Tidak adanya satupun kasus SARA yang ditangani oleh Panwaslu, yang diteruskan ke pihak kepolisian dan tuntas di hukum. Ini menunjukkan adanya pembiaran, sehingga pihak-pihak yang bermain di air keruh SARA ini tidak jera dan semakin keterlaluan," ujar Masykurudin.
Dia pun mengkhawatirkan apabila isu SARA tersebut tidak secepatnya ditangani. Apabila dibiarkan terus begini, adalah sangat mungkin akan melebar ke hal-hal yang lain untuk semakin memperkeruh situasi jelang Pemilukada.
Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa dalam waktu yang cukup panjang menuju putaran kedua ini, merupakan momentum yang tepat bagi Panwaslu dan kepolisian untuk menelusuri kasus SARA dalam video tersebut, dan menindak cepat pelakunya.
"Panwaslu tidak perlu menunggu laporan atas kasus ini, sehingga dari aspek waktu bisa lebih cepat pemeriksaannya. Inilah momentum bagi Panwaslu dan Kepolisian untuk membuktikan bahwa kampanye SARA dapat ditindak dan dihukum sesuai dengan UU yang berlaku," kata Masykurudin.
Guna mempercepat penelusuran siapa, dimana dan kapan video SARA itu beredar, pihak Panwaslu dan Kepolisian pun diimbau untuk bekerjasama dengan para aktifis media.
"Pelaku harus ditangkap dan dihukum untuk memberikan pelajaran publik, terutama untuk memberikan efek jera, selain sebagai upaya penegakan hukum. Apapun tindakan dan siapapun pelakunya, ditindak sesuai dengan prosedur, bukan malah dibiarkan begitu saja," pungkas Masykurudin.
Sebelumnya, warga Jakarta digemparkan oleh tayangan berbau SARA, lewat video yang beredar di YouTube, yang berdurasi dua menit, dan berisi ancaman agar tidak memilih calon wakil gubernur yang beretnis Tionghoa, yaitu Basuki T Purnama (Ahok), yang disampaikan oleh seseorang dengan wajah tertutup.
Dalam video tersebut, disampaikan pula ancaman bagi warga etnis Tionghoa apabila nanti salah satu dari mereka memimpin Jakarta, maka Jakarta akan sama rusuhnya ketika Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1998 silam.
Namun saat ini, video tersebut dinyatakan telah dicabut oleh Menkominfo Tifatul Sembiring, dimana dia menyampaikan melalui akun twitternya, yang berbunyi 'Diinfokan, bahwa video #Sara meresahkan terkait Pilkada DKI berjudul "Koboy Cina Pimpin Jakarta" via youtube kini sudah diblokir'. (Risman Afrianda)
Sumber: Skala News
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)