JPPR, JAKARTA– Informasi merupakan salah satu fasilitas penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
Karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai. Seperti teknologi informasi dilengkapi dengan sarana website yang memungkinkan publik mengaksesnya. Namun sayangnya, fasilitas ini justru diabaikan oleh KPU. Laman KPU kini kondisinya sangat tidak terurus. Situs yang harusnya memuat informasi aktual itu justru tidak memunculkannya. Yang ada hanya informasi-informasi basi yang tidak penting.
Peneliti Jaringan Pendidikan untuk Pemilih dan Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, jika dibanandingkan dengan website milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepunyaan KPU sangat jauh tertinggal. “Informasi yang tersedia di sana tidak secara real time memberitakan kegiatan KPU. Bahkan, data-data publik yang semestinya bisa diakses oleh masyarakat, juga nyatanya tidak bisa,” ungkap Hafidz saat dihubungi SINDO kemarin. Menurut dia, biaya yang cukup tinggi untuk pengelolaan Kesekretariatan KPU ternyata tidak terdokumen tasikan dengan baik, apalagi sampai dipublish melalui website.
“Contohnya saja, jadwal pilkada, tidak ada dalam website KPU, yang ada hanya jadwal masa akhir jabatan di pemerintah daerah,” kata Hafidz. Anggota KPU Hadar Navis Gumay mengatakan, dalam konteks kekinian, website merupakan jendela terdepan sebuah institusi, termasuk KPU. Karena itu, ujarnya, website KPU harus lah segera dibenahi.
“Bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi, tetapi website KPU juga harus dapat menjadi ajang interaktif pembelajaran pemilu dan demokrasi,” tandasnya. ●murey widya
Sumber: Sindo, 07 Agustus 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
.png)