JPPR, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta membuka diri seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran atau melaporkan pelanggaran terkait Pemilu.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi menilai, Pemilu akan gagal tanpa adanya partisipasi masyarakat. "Kegagalan Pemilu 2009 karena tidak melibatkan publik dalam prosesnya," kata Yusfitriadi dalam diskusi bertajuk "Kesiapan KPU, Bawaslu, dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik" di Jakarta, Minggu (12/8/2012).
Dia meminta KPU segera membuka pendaftaran pemantauan dengan menerbitkan pedoman teknis dan tata acara pemantauan Pemilu 2014. Peraturan pemantauan ini lah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif dalam Pemilu, mulai dari tahap verifikasi partai politik.
Selain itu, Yusfitriadi meminta KPU membuka akses informasi terkait Pemilu kepada masyarakat. Selama ini, katanya, masyarakat banyak mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari KPU, seperti informasi soal daftar pemilih tetap (DPT).
Yusfitriadi juga mengatakan, penting untuk menciptakan pemahanan bagi masyarakat kalau Pemilu sebenarnya sudah dimulai sejak proses verifikasi administratif parpol dimulai, 11 Agustus 2012. "Bagaimana kemudian masyarakat bisa muncul partisipasinya kalau tahu Pemilu hanya waktu April 2014," ujar Yusfitriadi.
Proses verifikasi partai ini, katanya, menjadi proses penting yang menentukan kualitas wakil-wakil rakyat yang dihasilkan nantinya. "Ketika kita bicara politikus busuk, kotor, bajing loncat, berawal dri verifikasi Parpol. Ketika di awal sudah asal-asalan, kongkalingkong, bisa dipastikan banyak nambah politisi busuk," ujar dia.
Anggota Bawaslu, Nasrullah berjanji pihaknya akan melibatkan masyarakat yang lebih luas, termasuk media, dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu.
Sumber: Kompas
.png)